BULA, MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan dan masa depan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan keterbatasan fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan mampu merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, berkeadilan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Penyusunan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebelum disusun menjadi RAPBD. Oleh karena itu, setiap kebijakan anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta orientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPD Seram Bagian Timur, APBD bukan sekadar dokumen administratif dan angka-angka keuangan, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Kemandirian Fiskal: Tantangan Besar yang Harus Dijawab
Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Bercermin pada gambaran fiskal APBD SBT tahun sebelumnya, kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal perlu menjadi agenda prioritas dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk menggali potensi ekonomi lokal secara terencana, tanpa membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak proporsional.
Beberapa sektor yang berpotensi dikembangkan antara lain:
- Sektor Perikanan dan Kelautan
Mengoptimalkan potensi perikanan tangkap dan budidaya, meningkatkan fasilitas pendaratan ikan, memperkuat rantai distribusi hasil laut, serta mendorong pengolahan hasil perikanan agar memiliki nilai tambah ekonomi.
- Sektor Pertanian dan Perkebunan
Mengembangkan komoditas unggulan daerah, termasuk sagu, melalui penguatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan kemitraan usaha masyarakat.
- Sektor Perdagangan dan UMKM
Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan akses pasar, serta dukungan permodalan yang sesuai ketentuan.
- Optimalisasi Retribusi dan Pengelolaan Aset Daerah
Memperbaiki pendataan objek retribusi, meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan inventarisasi aset daerah, serta memastikan seluruh penerimaan dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK INDEPENDEN menilai bahwa peningkatan PAD tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan tidak menciptakan beban baru bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.
Empat Pilar Prioritas APBD 2027
Dalam penyusunan anggaran tahun 2027, terdapat empat sektor strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.
1. Pendidikan: Jangan Biarkan Anak Daerah Kehilangan Kesempatan
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Seram Bagian Timur.
Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, serta rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk di wilayah pulau-pulau dan kawasan terpencil.
Pengalokasian anggaran pendidikan juga harus memperhatikan ketentuan mandatory spending sesuai peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi KPK INDEPENDEN:
- Memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas yang rusak.
- Memastikan pemerataan distribusi guru.
- Meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil.
- Memperkuat pengawasan penggunaan dana pendidikan.
- Memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
2. Kesehatan: Pelayanan yang Layak Harus Dirasakan Semua Masyarakat
Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan lokasi tempat tinggal maupun kemampuan ekonomi.
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Bula dan seluruh Puskesmas, termasuk fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan transportasi dan keterbatasan akses.
Prioritas anggaran perlu diarahkan pada ketersediaan obat-obatan, peningkatan fasilitas medis, pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan ibu dan anak, serta penanganan stunting.
Rekomendasi KPK INDEPENDEN:
- Memastikan ketersediaan obat-obatan esensial.
- Meningkatkan fasilitas Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
- Memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
- Memastikan program penanganan stunting berjalan terukur.
- Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa kesehatan.
3. Infrastruktur: Pemerataan Pembangunan Harus Menjangkau Wilayah Kepulauan
Kondisi geografis Seram Bagian Timur yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan setiap wilayah.
Pembangunan jalan, jembatan, transportasi antarpulau, sarana air bersih, sanitasi, serta infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan, tetapi menjangkau kecamatan, desa, dan kawasan pesisir.
Rekomendasi KPK INDEPENDEN:
- Menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.
- Memperbaiki akses jalan dan transportasi antarkecamatan.
- Meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi.
- Mengawasi mutu pekerjaan konstruksi.
- Mempublikasikan informasi proyek, nilai kontrak, pelaksana, dan progres pekerjaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
4. Ekonomi Kerakyatan: Perikanan, Pertanian, dan Hilirisasi Harus Menjadi Penggerak Daerah
Seram Bagian Timur memiliki potensi sumber daya alam yang dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat apabila dikelola dengan baik.
Sektor perikanan dan kelautan perlu mendapatkan perhatian khusus karena menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), apabila direalisasikan sesuai perencanaan dan persyaratan, diharapkan mampu memperkuat infrastruktur perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta membuka peluang usaha baru.
Demikian pula potensi sagu di wilayah Dataran Hunimoa dan komoditas pertanian lainnya perlu dikembangkan melalui pendekatan hilirisasi.
Hilirisasi bukan sekadar membangun fasilitas pengolahan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari proses produksi hingga pemasaran.
Rekomendasi KPK INDEPENDEN:
- Memperkuat sarana dan prasarana nelayan.
- Meningkatkan akses BBM, es, penyimpanan, dan distribusi hasil tangkapan sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- Mengembangkan industri pengolahan hasil laut.
- Mendorong pengolahan sagu dan komoditas lokal.
- Memperluas akses pemasaran dan kemitraan usaha.
- Memastikan program pemberdayaan benar-benar menyentuh nelayan kecil, petani, dan pelaku UMKM.
Sorotan Kritis: Jangan Sampai Anggaran Besar, tetapi Manfaatnya Kecil
KPK INDEPENDEN memandang bahwa tantangan pengelolaan APBD tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah mengubah anggaran menjadi hasil pembangunan yang nyata.
Ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Pertama, kualitas belanja daerah.
Belanja pemerintah harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja operasional dan kegiatan yang tidak memiliki urgensi perlu dievaluasi agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Kedua, ketepatan waktu pelaksanaan program.
Penyerapan anggaran yang terlambat berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan. Karena itu, setiap OPD harus memiliki jadwal pelaksanaan, target capaian, dan sistem pengendalian yang jelas sejak awal tahun anggaran.
Ketiga, transparansi pengadaan barang dan jasa.
Setiap proses pengadaan harus mengutamakan prinsip persaingan sehat, efisiensi, kualitas, serta bebas dari praktik penyimpangan. Pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Keempat, pemerataan pembangunan.
Pemerintah harus menghindari ketimpangan pembangunan antara pusat kota, wilayah daratan, desa pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Kelima, evaluasi penggunaan SiLPA.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) perlu dianalisis secara cermat. Keberadaan SiLPA tidak otomatis menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan anggaran. Pemerintah harus menjelaskan penyebab terbentuknya SiLPA, apakah berasal dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pekerjaan, atau faktor lainnya.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
LATIEF WAJO: Apresiasi Pemerintah Daerah, Namun Tahun 2027 Harus Lebih Baik
Ketua DPD KPK INDEPENDEN Seram Bagian Timur, LATIEF WAJO, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas berbagai upaya dan langkah perencanaan pembangunan yang terus dilakukan untuk mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 harus menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi langkah dan upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam merencanakan pembangunan daerah. Namun, kami juga berharap agar pada tahun anggaran 2027 pelaksanaannya dapat lebih baik, lebih terarah, lebih transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Latief Wajo juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran maupun persentase penyerapan anggaran.
“Yang paling penting adalah hasilnya. Apakah masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik? Apakah akses kesehatan semakin mudah? Apakah infrastruktur semakin memadai? Apakah nelayan, petani, dan pelaku UMKM mengalami peningkatan kesejahteraan? Inilah ukuran yang harus menjadi perhatian bersama.”
Kritik, Saran, dan Solusi Konstruktif
Lebih lanjut, Latief Wajo berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu membuka ruang evaluasi dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses perencanaan maupun pengawasan APBD.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius:
- Perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Program pembangunan harus disusun berdasarkan data lapangan, aspirasi masyarakat, serta skala prioritas yang objektif, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan administratif.
- Transparansi anggaran. Pemerintah daerah perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan realisasi APBD agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
- Penguatan pengawasan OPD. Setiap OPD harus memiliki target kinerja yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala, sehingga anggaran tidak hanya terserap tetapi juga menghasilkan manfaat.
- Pemerataan pembangunan. Wilayah kepulauan, pesisir, dan desa-desa terpencil harus memperoleh perhatian yang proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi geografis.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program perikanan, pertanian, UMKM, dan hilirisasi komoditas lokal harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ekonomi keluarga.
Latief juga mengingatkan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak ingin kritik dipahami sebagai upaya mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintah daerah. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif, disertai data dan solusi, merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah. Pemerintah membutuhkan masukan, masyarakat membutuhkan pelayanan, dan seluruh elemen harus bersama-sama memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat.”
Catatan redaksi: Pernyataan Ketua DPD di atas merupakan rancangan narasi tanggapan untuk dikonfirmasi dan disetujui oleh Latief Wajo sebelum diterbitkan sebagai kutipan langsung.
KPK INDEPENDEN Dorong APBD 2027 yang Terbuka dan Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Sebagai lembaga kontrol sosial, KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) DPD Seram Bagian Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara independen, objektif, profesional, dan bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap APBD merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
KPK INDEPENDEN mendorong Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan DPRD agar:
- Membuka informasi perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- Memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap OPD.
- Memastikan program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran.
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui mekanisme yang berlaku.
- Memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
KPK INDEPENDEN juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pembangunan daerah dengan menyampaikan aspirasi, kritik, saran, dan laporan berdasarkan fakta serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penutup: APBD Adalah Amanah Rakyat, Bukan Sekadar Angka
Rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kemandirian fiskal harus dibangun melalui pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan. Efisiensi anggaran harus menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Sementara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga wilayah terpencil.
Pemerintah daerah membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan kesediaan menerima kritik konstruktif.
KPK INDEPENDEN percaya bahwa pembangunan daerah yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila pemerintah bekerja dengan baik, DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi.
APBD 2027: Bukan Hanya Tentang Berapa Besar Anggarannya, Tetapi Seberapa Besar Manfaatnya bagi Rakyat Seram Bagian Timur.
MEDIA CENTER KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN)
DPD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN DPD SERAM BAGIAN TIMUR
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN
Email : sbt.kpkindependen@gmail.com
SALAM KONTROL SOSIAL – MENGAWAL KEBIJAKAN, MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT.
About the Author
1 thought on “APBD 2027 SBT: Saatnya Anggaran Berpihak kepada Rakyat! KPK INDEPENDEN Dorong Kemandirian Fiskal, Transparansi, dan Pemerataan Pembangunan”